Oleh: Dr. Shohibul Adib., MSI (Dosen Pascasarjana IAINU Kebumen)
Bulan Mei kerap menjadi momentum sensitif dalam dinamika sosial-politik Indonesia, khususnya terkait persoalan Papua. Sebagian kelompok memaknainya sebagai hari integrasi Papua ke dalam NKRI, sementara kelompok lain melihatnya sebagai “aneksasi” yang menyisakan luka sejarah. Perbedaan narasi ini bukan sekedar persoalan istilah tanpa makna, melainkasn mencerminkan kontestasi memori kolektif yang hingga saat ini belum sepenuhnya terselesaikan.
Dalam konteks ini, penting bagi negara dan masyarakat hadir, tidak hanya bersikap reaktif, tetapi juga antisipatif. Momentum ini sering kali dimanfaatkan oleh berbagai aktor—baik domestik maupun trans-nasional—untuk mengangkat kembali isu Papua dalam spektrum yang lebih luas, termasuk melalui sarana media sosial, jejaring advokasi global, hingga mobilisasi massa di ruang-ruang publik.
Politik Memori dan Kontestasi Narasi
Sejumlah kajian dalam studi konflik menunjukkan bahwa memori sejarah yang tidak terkelola dengan baik dapat berpotensi menjadi sumber konflik laten. Teori John Paul Lederach tentang conflict transformation menyatakan bahwa konflik berkepanjangan sering dipelihara oleh narasi yang diwariskan lintas generasi. Dalam konteks Papua, narasi tentang integrasi tahun 1969 melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) masih menjadi bahan perdebatan, baik dari sisi prosedural maupun legitimasi.
Pemerintah Indonesia sudah memandang integrasi Papua sebagai bagian sah dari kedaulatan nasional berdasarkan hukum internasional. Resolusi PBB saat itu menerima hasil Pepera. Namun demikian, kritik tetap muncul dari berbagai kalangan akademik dan aktivis. Di sinilah masalah Papua tidak sesederhana dalam kerangka legal-formal, tetapi juga harus dibaca sebagai persoalan keadilan historis dan persepsi masyarakat lokal.
Risiko Politisasi Momentum
Momentum bulan Mei berpotensi menjadi titik eskalasi jika tidak dikelola dengan pendekatan yang tepat. Politisasi isu Papua sering terjadi dalam tiga bentuk utama. Pertama, mobilisasi simbolik melalui aksi demonstrasi yang berpotensi memicu gesekan dengan aparat. Kedua, perang narasi di ruang digital yang sering kali dipenuhi disinformasi. Ketiga, eksploitasi isu oleh aktor eksternal yang memiliki kepentingan geopolitik tertentu.
Dalam beberapa tahun terakhir, pola ini semakin menguat seiring meningkatnya penetrasi di ruang-ruang digital. Algoritma turut memperkuat polarisasi dengan menampilkan konten emosional dan provokatif. Hal ini menjadikan isu Papua mudah mengalami distorsi, sehingga memperlebar jarak antara fakta dan persepsi publik terutama di daerah seperti Yogyakarta.
Sebagai kota pelajar dan ruang perjumpaan berbagai identitas, Yogya memiliki posisi yang unik. Ribuan mahasiswa dari Papua dan kawasan Indonesia Timur hidup, belajar, dan berinteraksi. Dalam situasi normal, keberagaman ini jadi kekuatan sosial. Namun, pada momentum sensitif seperti 1 Mei, situasi tersebut bisa menjadi rentan jika ada provokasi atau para pihak yang memanfaatkan sentimen politik identitas, isu SARA, dan informasi yang parsial.
Pendekatan Keamanan vs Pendekatan Kemanusiaan
Selama ini, pendekatan negara terhadap Papua sering kali dikritik terlalu berorientasi pada aspek keamanan. Padahal, berbagai studi menunjukkan bahwa pendekatan militeristik semata tidak cukup untuk menyelesaikan konflik yang berakar pada persoalan struktural, seperti ketimpangan pembangunan, marginalisasi sosial, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan serta sarana kesehatan.
Dalam kerangka ini, pendekatan kemanusian dan dialog menjadi sangat penting. Program pembangunan infrastruktur yang masif di Papua dalam satu dekade terakhir memang layak diapresiasi. Namun, pembangunan fisik harus disertai dengan pembangunan sosial yang berkeadilan dan berbasis pada kebutuhan masyarakat lokal.
Amartya Sen dalam konsep development as freedom menekankan bahwa pembangunan sejatinya adalah usaha memperluas kebebasan substantif manusia. Artinya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa bagusnya jalan raya, jembatan, atau bandara, tetapi sejauh mana masyarakat dapat memiliki akses terhadap hak-hak dasar dan merasa diakui martabatnya sebagai manusia yang sejahtera.
Peran Masyarakat Sipil dan Media
Dalam menghadapi momentum bulan Mei, peran masyarakat sipil dan media menjadi sangat strategis. Media, khususnya, memiliki tanggung jawab untuk tidak terjebak dalam framing yang simplistik atau provokatif. Jurnalisme yang berimbang dan berbasis data menjadi kunci untuk mencegah eskalasi konflik.
Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil dapat berperan sebagai jembatan dialog antara pemerintah dan masyarakat Papua. Pendekatan kultural dan dialogis perlu terus dikedepankan untuk membangun kepercayaan (trust building), yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama dalam penyelesaian konflik Papua. Dalam konteks Yogyakarta, keberadaan perguruan tinggi dan para cendekiawan perlu aktif membangun komunikasi dengan mahasiswa dari berbagai daerah agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi konflik yang ada.
Antisipasi yang Diperlukan
Menghadapi sejumlah momentum di bulan Mei, setidaknya ada beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh. Pertama, memperkuat deteksi dini terhadap potensi konflik, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Kedua, mengedepankan pendekatan persuasif dalam pengamanan, dengan tetap menghormati hak-hak sipil masyarakat. Ketiga, memperkuat narasi kebangsaan yang inklusif, yang tidak menegasikan identitas lokal Papua. Keempat, membuka ruang dialog yang lebih luas dan genuine. Dialog tidak sekedar formalitas, melainkan menjadi ruang yang benar-benar mendengar aspirasi masyarakat Papua. Kelima, meningkatkan literasi digital masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
Momentum bulan Mei seharusnya tidak dilihat semata-mata sebagai potensi ancaman, tetapi juga sebagai peluang refleksi bersama. Refleksi tentang bagaimana negara ini mengelola keberagaman, menyelesaikan konflik, dan membangun keadilan sosial di tengah masyarakat multikultural.
Papua adalah bagian integral dari Indonesia, tetapi integrasi sejati tidak hanya bersifat teritorial, melainkan juga emosional dan berkeadilan. Tanpa itu, setiap momentum seperti 1 Mei yang telah berlangsung akan terus menjadi ruang kontestasi yang terus berulang. Karenanya, yang dibutuhkan adalah transformasi jangka panjang bukan stabilitas jangka pendek seperti meredam konflik. Sebuah transformasi yang dapat menyembuhkan luka sejarah dan membangun masa depan bersama yang lebih inklusif.